India AI Impact Summit 2026 yang digelar di New Delhi pada 16–20 Februari 2026 menjadi panggung penting bagi Indonesia untuk menyuarakan visi ambisius soal kecerdasan buatan (AI). Di forum global tersebut, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Affairs Nezar Patria secara tegas menyatakan bahwa dampak AI secara global saat ini baru mencapai “enam dari sepuluh”. Menurutnya, transformasi digital tidak boleh berhenti pada penyediaan infrastruktur semata. “Yang dibutuhkan adalah akses yang bermakna, sehingga teknologi benar-benar menjadi solusi bagi kehidupan masyarakat,” ujar Nezar Patria dalam pernyataan resmi yang diterima Antara.
Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Di baliknya, pemerintah Indonesia tengah menyusun rencana konkret menjadikan AI sebagai public good—barang publik yang bisa diakses secara adil, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam layanan publik. Partisipasi Indonesia di summit yang pertama kali digelar di Global South ini menandai pergeseran posisi: dari konsumen teknologi menjadi salah satu aktor yang ikut membentuk arah pengembangan AI dunia.
Visi AI sebagai Public Good di Tengah Tantangan Global South
Konsep “AI sebagai public good” yang digaungkan Indonesia di summit tersebut selaras dengan tema utama acara: People, Planet, and Progress. Indonesia tampil bersama negara-negara Global South lain seperti Togo dan Mesir dalam panel khusus yang membahas bagaimana negara berkembang bisa mengarahkan AI agar menghasilkan dampak sosial yang nyata. Nezar Patria menekankan bahwa tantangan utama bukan lagi sekadar membangun teknologi yang semakin canggih, melainkan memastikan manfaatnya merata, terutama di negara berkembang.
Dengan lebih dari 80 persen penduduk Indonesia sudah terhubung internet, fokus pemerintah kini bergeser dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas pemanfaatan. Sebagai negara kepulauan dengan geografi yang beragam, Indonesia melihat AI sebagai instrumen krusial untuk mewujudkan layanan publik yang setara—dari Sabang sampai Merauke. AI bukan lagi “kemewahan” bagi kota-kota besar, melainkan alat untuk menjembatani kesenjangan di daerah terpencil.
Pemerintah juga aktif menjadi co-chair Working Group “AI for Economic Growth and Social Good” bersama India. Kerja sama ini membuka pintu bagi pertukaran pengetahuan, termasuk proposal pembentukan Hyderabad–Jakarta Technology Skills Development Corridor untuk pengembangan talenta digital. Di sisi lain, diskusi bilateral dengan perusahaan teknologi seperti Qualcomm, Intel, Salesforce, dan Meta membahas penerapan AI untuk modernisasi layanan publik serta infrastruktur digital yang berkelanjutan.
Rencana Konkret: Integrasi AI dalam Layanan Publik
Rencana menjadikan AI sebagai public good sudah tertuang dalam dua Peraturan Presiden yang sedang difinalisasi: Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional 2026–2030 dan Panduan Etika serta Keamanan AI. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berperan sebagai koordinator lintas sektor, sementara setiap kementerian diminta menyusun strategi turunan sesuai kebutuhan masing-masing.
Beberapa aplikasi konkret yang mulai terlihat antara lain:
- Kesehatan: Proyek mahasiswa Indonesia seperti SITANGGAP menggunakan AI untuk mendeteksi gejala stroke dini melalui analisis wajah dan suara. Sistem ini bisa mempercepat respons publik dan menyelamatkan nyawa di daerah yang minim fasilitas medis.
- Pertanian dan Ketahanan Pangan: Platform Agrify memanfaatkan AI untuk mendiagnosis penyakit tanaman dan memberikan rekomendasi smart farming. Inisiatif ini langsung mendukung petani kecil, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi pada Sustainable Development Goals (SDGs) PBB.
- Administrasi Publik dan Birokrasi: Pemerintah sedang mempercepat transformasi digital melalui Digital Public Infrastructure (DPI). AI akan diintegrasikan untuk mengotomatisasi proses layanan dari lahir hingga meninggal—mulai dari digital ID, pertukaran data antarlembaga, hingga pembayaran digital. Contohnya, di Kementerian ATR/BPN, AI sudah dimanfaatkan untuk mempercepat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) melalui analisis dokumen dan rekomendasi kebijakan.
Menteri PANRB Rini Widyantini juga menekankan bahwa AI harus menjadi bagian dari pemerintah digital yang “lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih tepercaya”. Bukan sekadar efisiensi, melainkan transformasi pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan negara.
Tantangan yang Harus Dihadapi
Meski penuh harapan, menjadikan AI sebagai public good bukan tanpa risiko. Nezar Patria sendiri mengakui bahwa adopsi AI masih tidak merata. Beberapa tantangan utama meliputi:
- Inklusivitas dan Bias: Model AI yang dilatih dengan data kota besar berpotensi mengabaikan konteks budaya dan bahasa daerah. Pemerintah harus memastikan data training mencakup keragaman Indonesia.
- Privasi dan Keamanan Data: Penggunaan AI di layanan publik memerlukan regulasi ketat soal perlindungan data pribadi.
- Kesenjangan Talenta: Meski ada program seperti Artificial Intelligence Talent Factory (AITF) 2026 yang berkolaborasi dengan ITS, kebutuhan talenta AI masih jauh lebih besar.
- Etika dan Tata Kelola: Perpres Etika AI yang sedang disiapkan menjadi fondasi agar inovasi tidak bertabrakan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Peluang Kolaborasi dan Masa Depan Indonesia
Partisipasi di India AI Impact Summit 2026 membuka peluang kolaborasi yang lebih luas. Indonesia tidak hanya belajar dari India—negara pertama yang menjadi tuan rumah summit AI di Global South—tetapi juga berkontribusi sebagai “jembatan” kepentingan global. Kerja sama di bidang semikonduktor, transfer teknologi, dan pengembangan talenta bisa mempercepat ekosistem AI nasional.
Proyeksi ekonomi digital Indonesia yang ditargetkan mencapai USD 130 miliar di 2026 semakin realistis jika AI benar-benar menjadi public good. AI bukan lagi alat elit, melainkan infrastruktur publik seperti listrik atau jalan tol—tersedia bagi semua, mengurangi kesenjangan, dan mendorong pertumbuhan inklusif.
Di Surabaya dan kota-kota besar lainnya, dampaknya sudah mulai terasa melalui pilot project smart city yang memanfaatkan AI untuk lalu lintas, sampah, dan layanan kesehatan. Yang terpenting, pendekatan ini menempatkan manusia di pusat: AI untuk rakyat, bukan sebaliknya.
Impact Summit 2026 bukan akhir, melainkan awal babak baru. Dengan komitmen menjadikan AI sebagai public good, pemerintah Indonesia sedang membuktikan bahwa negara kepulauan terbesar di dunia siap memimpin narasi AI yang adil dan manusiawi di era digital. Tantangannya besar, tapi potensinya jauh lebih besar. Masa depan layanan publik yang lebih cepat, murah, dan merata kini bukan lagi mimpi—melainkan rencana yang sedang berjalan.
